JAKARTA, FAKTANASIONAL.NET – Anggota Komisi VI DPR RI Ida Fauziyah mendukung kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah, namun meminta agar tidak berdampak pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) khususnya terhadap Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) di Kementerian Koperasi.
“Efisiensi ini baik, saya minta tidak ada PHK di Kementerian Koperasi ini terutama pada Penyuluh Koperasi Lapangan,” tegas Ida Fauziyah di Jakarta, Rabu (12/2/2025).
Mantan Menteri Ketenagakerjaan yang juga legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menekankan bahwa PPKL memiliki peran vital sebagai ujung tombak kemajuan koperasi di Indonesia.
“PPKL ini ujung tombak bagi kemajuan koperasi di Indonesia. Pemerintah harus memberikan perhatian serius bagi PPKL ini sehingga mereka mampu bekerja dengan baik,” imbuhnya.
Kebijakan efisiensi anggaran yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 ini menetapkan pengurangan anggaran pemerintah sebesar Rp306 triliun. Efisiensi tersebut dibagi dalam dua kategori yaitu efisiensi di kementerian dan transfer ke daerah.
Kebijakan ini telah menuai pro dan kontra di masyarakat, terutama terkait kekhawatiran akan dampaknya terhadap keberlangsungan tenaga kerja di berbagai sektor pemerintahan.[dnl]
